Saksi Ahli Agama: Non Muslim Boleh Menjadi Gubernur

Rabu, Maret 22nd 2017. | Berita Umum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Saksi ahli agama dihadirkan dalam persidangan untuk mendapatkan kejelasan mengenai kalimat pidato Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kepulauan Seribu apakah termasuk penodaan agama atau bukan.

Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, KH Ahmad Ishomuddin membenarkan soal pernyataan presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menyebutkan bahwa surah al-Maidah ayat 51 tidak mengatur larangan memilih pemimpin non-Muslim.

“Benar, pada masa Rasulullah SAW ayat itu sesungguhnya untuk melindungi umat Islam dan ajaran Islam dari orang-orang yang membencinya. Jadi, itu urusan agama bukan pemilihan umum,” kata Ahmad yang dihadirkan menjadi saksi meringankan untuk terdakwa dalam sidang ke-15 Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Menurutnya, hal tersebut sempat diungkapkan oleh Gus Dur saat mengikuti kampanye untuk mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Eko Cahyono saat Pilkada Bangka Belitung 2007.

“Apakah non-Muslim bisa menjadi gubernur di Indonesia?” kata Humphrey Djemat anggota tim kuasa hukum Ahok.

“Iya asal menang,” jawab Ahmad.

“Termasuk di Jakarta?” tanya Humphrey kembali.

“Iya asal menang,” kata Ahmad lagi.

Dirinya pun menyatakan, berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan untuk menduduki jabatan pemerintahan tanpa pengecualian.

“Sehingga mempunyai makna bahwa baik Muslim maupun non-Muslim sama-sama memiliki hak politik, salah satunya memiki hak untuk menjadi pemimpin di negara sendiri,” katanya.

Dalam persidangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sempat mempertanyakan terkait pekerjaan ahli sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan rais am syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

“Saya hadir di tempat ini bukan mewakili PBNU bukan mewakili MUI juga karena saya juga salah satu wakil ketua Komisi Fatwa MUI dan juga bukan mewakili instansi tempat saya bekerja, saya hadir sebagai pribadi,” kata Ahmad.

Sumber Artikel

Berita Terkait