Jumat, Agustus 14th 2015. | Sejarah

GPST 5 Desember 1957 dan…….
GPST 10 Desember 1960 (Tewasnya 11 Pimpinan GPST).
(catatan awal yang masih perlu klarifikasi).
Oleh : Dimba Tumimomor.

Pada tahun 1957 keadaan sosial kemasyarakatan di wilayah Sulawesi Tengah terutama Kabupaten Poso sesungguhnya dalam keadaan resah. Keresahan itu disebabkan oleh dua gerakan besar di Pulau Sulawesi yaitu Gerakan DI/TII yang datangnya dari bagian Selatan Pulau Sulawesi dan gerakan Permesta yang datangnya dari Sulawesi Utara.

Tanggal 2 Maret 1957 di Sulawesi Utara, Permesta (Perjuangan Semesta Alam) di proklamasikan. Perjuangan itu adalah sebuah gerakan separatis yang ingin memisahkan wilayah Indonesia Timur dari Republik Indonesia. Persoalannya menjadi serius, karena ia digagas oleh petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) diwilayah teritori Pangdam VII Wirabuana. Tercatat nama-nama dari petinggi TNI di Sulawesi ketika itu, seperti Alex Kawilarang dan Ventje Sumual.
Pada tahun 1957, anggota TNI disemua Wilayah Sulawesi Utara dan Tengah berada dibawah komando Panglima Permesta Alex Kawilarang.
Permesta di Poso digalakkan oleh pemuda-pemuda pro permesta dengan nama Komando Pemuda Permesta (KoP2). Militer Permesta menguasai Kabupaten Poso dipimpin oleh Mayor Pallar (tewas dan tenggelam bersama KM.Sabut di Teluk Tomini dalam perjalanan dari Poso ke Parigi diserang pesawat AURI).

Tanggal 5 Desember 1957, pemuda-pemudi Sulawesi Tengah bangkit melawan. Mereka membentuk organisasi bernama Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah disingkat GPST. Kelahiran GPST didorong oleh sebuah semangat yang tak mau tunduk dengan para tentara pemberontak Permesta.
Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah yang disingkat GPST, juga merupakan gerakan yang menuntut Propinsi Sulawesi Tengah yang otonom dan resimen induk di Sulawesi Tengah yang dipegang oleh putera-putera daerah Sulawesi Tengah. Gerakan itu dimulai sejak tanggal 5 Desember 1957, ditandai dengan pelarian para pemuda ke hutan untuk menyusun strategis perlawanan.
GPST melakukan gerakan perlawanan secara total terhadap kekuasaan Permesta di Sulawesi Tengah terutama di wilayah Kabupaten Poso mulai dari Poso, Tentena, Mori, Kolonodale, Bungku, Tojo, Ampana, hingga Luwuk Banggai.(Dalam perkembangan lebih lanjut perjuangan GKST selain melawan Permesta juga berjuang melawan Pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar yang masuk ke Sulawesi Tengah).

GPST dibawah komando Asa Bungkudapu, mengorganisir para pemuda. (Asa Bungkudapu lahir pada tanggal 9 Maret 1925, menjadi menjadi Ketua Umum GPST 1957 – 1960) .
Perjuangan bersenjata GPST diawali dari sebuah kampung kecil bernama Korontjia di Kabupaten Palopo Sulawesi Selatan Tanggal 30 April 1958 dibuatlah sebuah deklarasi kesetiaan kepada Republik Indonesia dan tekat untuk melawan Permesta. Deklarasi yang bernama “Naskah Korontjia” itu ditanda-tangani oleh Asa Bungkudapu atas nama Ketua Umum GPST dan Alex Soetadji, Wakil KDO RTP-16 Brawidjaja. Kemudian dibacakan di Lapangan Korontjia Distrik Kalaena Kewedanaan Malili Kabupaten Palopo Sulawesi Selatan.

Sejak Naskah Korontjia itu diteken, GPST menyatukan tekad untuk melawan para tentara pemberontak yang bergabung dalam Permesta. GPST adalah pasukan sipil bersenjata (partisan) yang mendapat dukungan dari militer di Jakarta (dapat pasokan senjata dari TNI) serta bala bantuan pasukan TNI dari Jawa (Pasukan Yon 501 Brawijaya) dan Kalimantan (Pasukan Yon 601 Tanjungpura).
Dalam satu kesepakatan di Korontjia, disebutkan bahwa, begitu selesai perjuangan menumpas pemberontak Permesta, maka seluruh persenjataan yang di”pinjamkan” oleh pihak TNI kepada Pasukan Partisan GPST, harus dikembalikan kepada TNI.

Dalam seruan lewat siaran kilat yang dikeluarkan GPST sejak mereka lari ke hutan berbunyi;
“ KAMI, PUTERA DAN PUTERI SULAWESI TENGAH, DENGAN INI MEMISAHKAN DIRI DARI HALAYAK RAMAI, MENUNTUT DAERAH TINGKAT I (SATU) DAN RESIMEN INDUK YANG TERDIRI DARI PUTERA DAN PUTERI SULAWESI TENGAH “.
Poso, 5 Desember 1957.
Sekali 5 Desember tetap 5 Desember.

Perjuangan mengusir Permesta dari Sulawesi Tengah yang berlangsung sejak tanggal 5 Desember 1957 hingga 14 Juli 1958 berhasil menguasai Poso dan menumpas Permesta dari Tana Poso dan Sulawesi Tengah.
Atas jasa-jasa GPST membantu TNI menumpas Permesta di Sulawesi Tengah, Pemerintah Pusat (TNI) memberi penghargaan antara lain jabatan terhormat sebagai anggota MPRS kepada pimpinan GPST, memberi bantuan ”Dana Pembangunan dan Terima Kasih” berjumlah ratusan juta rupiah (ketika itu) untuk membangun Poso dan modal bagi Eks Partisan yang mau hidup baru, fasilitas dunia usaha, fasilitas pendidikan /beasiswa bagi eks partisan yang mau sekolah atau kuliah, serta memberi kesempatan bagi eks Partisan GPST yang memenuhi syarat tertentu untuk menjadi anggota TNI. Eks partisan GPST yang tidak memenuhi syarat menjadi anggota TNI, dibagikan modal kerja dan kembali ke kampung masing-masing membangun diri, keluarga dan kampungnya.
Juga pembicaraan serius terbentuknya Propinsi Sulawesi Tengah, lepas dari Propinsi Sulaesi Utara Tengah yang beribu kota di Manado.

Masa pertengahan tahun 1958 – Akhir tahun 1960, adalah masa pertikaian interen antara para elit GPST, yang dipertikaikan adalah antara lain masalah; (1) Tidak transparannya peruntukkan/pembagian dana yang diterima dari Pusat (Jakarta), sebagian elit GKST yang merasa berjuang di lini terdepan, tidak memperoleh bagian dana yang setimpal dan adanya ketidak adilan (2), pertarungan perang dingin dikalangan elit GPST mengenai kepemimpinan nyata-ril di lapangan, (3), akibat 1&2, timbul erosi kepercayaan terhadap kepemimpinan pusat GPST. (4), terjadi perbedaan sikap diantara elit GPST dalam menyikapi dan melaksanakan isi perjanjian Korontjia, terutama mengenai kewajiban eks Partisan GPST untuk menyerahkan kembali senjata yang diperoleh (dipinjamkan) oleh TNI seusai penumpas Permesta.

Pasukan GPST di bawah pimpinan Herman Parimo, yang baru pulang menumpas DI/TII yang dipimpin oleh Kolonel Amin Larekeng dan Mayor M.Nur Rasyid di daerah Bada sampai Rampi (batas Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan). Menolak perintah dari Ketua Umum GPST dan juga menolak dilucuti senjatanya oleh tentara TNI dari Yon 501 Brawijaya di Tentena.

Maka terjadilah insiden ”perang” antara GPST dan TNI di Tentena, yang menewaskan 12 orang prajurit Brawijaya. Bagi sebagian petinggi TNI baik di Jakarta dan Sulawesi Tengah, insiden Tentena dianggap, telah beralihnya peran GPST sebagai pejuang sipil bersenjata yang membantu TNI menumpas Permesta dan juga DI/TII, menjadi ”embrio pemberontak” baru.
Tentena dikuasai pasukan eks partisan GPST, sedang TNI mundur ke Kota Poso. Keadaan menjadi tidak aman dan mencekam. Terjadi 2 kasus pembunuhan terhadap eks partisan GKST dan mayatnya diketemukan di hutan antara kampung Tampemadoro dan Kuku.

Di Kota Poso sendiri, akibat serangan tersebut, sekitar 160an orang yang dituduh sebagai pimpinan atau anggota partisan GPST ditangkap oleh pasukan Brawijaya (Yon 501) dengan tuduhan mengorganisir serangan di Tentena atau membiarkan insiden itu terjadi. Mereka ditahan di sel-sel tahanan dan ruang instalasi militer di kantor Kodim sekarang (markas tentara).

Keadaan kota Poso sarat kemelut dan sangat mencekam, awal Desember 1960, seorang pemuda eks Partisan GPST, ditembak mati oleh personil tentara Barawijaya di lapangan kantor Gedung Nasional, walau dia telah menyerah dan memeluk tiang bendera Sang Saka Merah Putih. Serentak timbul isu bahwa pasukan GPST dari Tentena dan pinggiran kota Poso akan masuk menyerang dan membalas dendam di kota Poso.

Saya ingat persis (ketika itu saya sudah berumur 9 tahun, murid kelas 3 SR GKST 2 Poso), di perempatan Poso Tentena dan beberapa tempat lain di dalam Kota Poso (pertigaan Kantor Poso dan Rumah Sakit Tentara, perempatan Rumah Sakit Umum Poso, pertigaan SMU Kristen Poso, dll) , tentara TNI membangun bungker/benteng pertahanan dari tumpukan karung pasir berlapis-lapis dilengkapi senjata heavy machine gun jenis 12,7, dan senjata Bren Raksasa, sebagai sikap antisipasi datangnya serangan GPST ke Kota Poso untuk melepas para tahanan di Kodim Poso.

Puncak dari kemelut ini terjadi tanggal 10 Desember 1960, Pasukan Brawijaya 501 sehari sebelum digantikan oleh Batalyon 506 (?) Brawijaya dan Batalyon 601 dari Tanjung Pura. Pasukan Brawijaya 501 yang semestinya sudah harus naik kapal pulang ke Jawa, sempat mengeksekusi mati 11 orang yang dianggap sebagai pimpinan atau anggota Partisan GPST. Jenazah mereka (ada yang sudah meninggal dunia sejak dari Poso dan ada juga yang baru dieksekusi mati di kilometer 22 antara kampung Pandiri dan Tampemadoro). Sisa tahanan lain, ada yang melarikan diri sebelum dan sesudah eksekusi, tapi yang terbanyak dibebaskan oleh penguasa militer baru dari Batalyon 506 (?).

Maaf jika penyebutan nama ke 11 orang yang tewas kurang lengkap dan tidak pas, dan saya menyebut mereka dengan hormat dengan panggilan yang akrab dengan saya pribadi (sebagian besar dari mereka saya panggil kakak).
Ke 11 orang tersebut adalah : (1) Kakak Asa Bungkundapu alias Papa Sun, (2) Om Parawi, alias Papa Raf, (3) Kakak Labiru Tumonggi alias Papa Ratna, (4) Kakak Lono alias Papa Edy, (5) Kakak Darius Raupa, (6) Kakak Leo Badjadji alias Papa Olu, (7) Kakak Bisalemba, alias Papa Runtu (8) Kakak ”Nane” Ralampi alias Papa Yombu, (9) Kakak Elias Rumpalaba, (10) ”Monye” Bungkundapu- keponaan Kakak Asa Bungkundapu, (11) Kakak Edu Meringgi…

Atas pertimbangan kondisi keamanan Kota Poso ketika itu, maka semua jenazah setelah dievakuasi dari kilometer 22, dibawa ke kampung Tagolu dan dimakamkan di sana. (walau masih belia, saya ikut seribuan warga Poso yang ramai-ramai menuju kilometer 22 diatas Pandiri, untuk menyaksikan jenazah para korban dan proses evakuasi mayat ke kampung Tagolu.
Inilah sejarah kelam dan masih simpang siur mengenai latar belakang tewasnya 11 orang tokoh elit GPST. Memang harus ada klarifikasi independen mengenai insiden Tentena dan tewasnya 11 orang tersebut.

Saya teringat akan salah satu usaha menempatkan semua peristiwa tersebut oleh seorang Tokoh eks Partisan GPST, Bapak Mayor Mogadi. Beliau dengan segenap kemampuan yang dimiliki berusaha menulis naskah mengenai GPST sejak pelarian para pemuda ke hutan, perjanjian Korontjia, sampai insiden Tentena dan tewasnya para elit GPST.
Beliau pernah memperlihatkan dan memberi kesempatan bagi saya untuk membacanya draf naskah yang ditulisnya (di rumahnya di belakang penjara tua Poso). Dan beliau mengharapkan agar saya bisa mengsponsori penerbitannya.
Namun ketika itu, saya katakan, banyak hal yang perlu diklarifikasi, karena masih banyak pelaku sejarah GPST yang masih hidup, dan bisa menimbulkan kontradisi dan persoalan tersendiri.
Semoga naskah mozaik mengenai GPST yang ditulis Pak Mogadi, walau sangat subjektif, masih terselamatkan ketika terjadi kerusuhan Poso dan disimpan para ahli warisnya. Dan bisa mengisi mozaik-mozaik kosong mengenai sejarah GPST di Tana Poso.

Sember: Grup Pekitandaya FB

tags: , ,

Berita Terkait